Melalui UU No.11 Tahun 2020 (CK) seluruh perizinan ditransformasi menjadi Perizinan Berusaha, Izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan. Lalu perizinan berusaha dari satu jenis kegiatan didasarkan pada tingkat risiko. Tingkat resiko dinilai dari 4 kriteria risiko (kesehatan, keselamatan, lingkungan dan keterbatasan sumber daya).

Tingkat risiko usaha tidak selalu inline dengan jenis dokumen lingkungannya karena dokumen lingkungan ditentukan oleh kriteria dampak penting. Tingkat risiko kegiatan mengacu ke PP No.5 Tahun 2021 sementara jenis dokumen lingkungan mengacu ke Permen LHK No. 4 Tahun 2021. Kegiatan yang dilakukan pemerintah juga memerlukan persetujuan lingkungan.

Komisi penilaian Amdal bertransformasi menjadi Tim uji kelayakan untuk memastikan adanya standarisasi di seluruh Indonesia, mengembalikan Amdal menjadi kajian ilmiah, dan mengatasi bottleneck penilaian Amdal. Lembaga Uji Kelayakan dibentuk pemerintah, kemudian ada Tim uji kelayakan pada tingkat pusat, provinsi, kab/kota, dan penugasan khusus.